Demokrasi "Bekukan" FIS

Pada tahun 1931, Syeikh Abdul Hamid Ibnu Badis bersama para ulama lain mendirikan organisasi Jam’iyah Al-Ulama Al-Muslimin Al-Jazairiyah. Sejalan dengan perkembangan waktu, beragam dakwah dan harakah berkembang di Aljazair, mulai dari dakwah salafiyyah, yang sedari awal mendominasi, Ikhwanul Muslimin, Jama’ah Tabligh, bahkan thariqat Shuffiyah. Gerakan2 Islam tersebut berusaha menyerukan kembali ke jalan Islam.

Di tahun2 di mana Aljazair mengalami banyak demonstrasi besar2an di kampus2 yang menuntut untuk diterapkannya syari’at Islam di Aljazair, FIS (Front Islamique du Salut)muncul sebagai partai berideologi Islam berdiri pada tahun 1989, ketika presiden Chaldi benjedid membuka peluang terhadap rakyat untuk mendirikan partai (sebelumnya hanya partai NLF yang berkuasa sebagai partai tunggal). Sebelum menjadi sebuah partai, FIS mulanya adalah sebuah gerakan bawah tanah.

Setelah melalui proses yang memakan waktu bertahun2, pada tahun 1989 terbentuklah lembaga dakwah hasil fusi beberapa jama’ah yang diberi nama Rabithah Dakwah (Liga Dakwah) diketuai oleh Syaikh Akhmad Sahnun. Tokoh2 utama dalam lembaga ini selain Syaikh Sahnun , diantaranya Mahfuzh Nahnah, Abbasi Madani, Abdullah Jabullah, ali Belhadj dan Muhammad Sa’id. Misi yang diemban oleh badan ini yang paling mecolok adalah meliputi beberapa poin. Pertama, meluruskan aqidah umat. Kedua, gerakan dakwah untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak Islami. Ketiga, berupaya mempersatukan fikrah (persepsi pemikiran) dalam perjuangan menegakkan syari’at.

Dalam perjalanannya kemudian, terjadi banyak perdebatan internal dalam tubuh lembaga ini. Syaikh muda Ali Belhadj mengusulkan dibentuknya Front Kesatuan Islam (Al-Jabhah al-islamiyyah al-muwahhadah). Lalu Dr. Abbasi Madani mengusulkan nama Al-Jabhah al-Islamiyyah lil-Inqadz, yang dikenal luas di dunia internasional sebagai Islamic Salvation Front atau Front Islamique du Salut (FIS) dalam bahasa Perancis.

Pendekatan intensif yang dilakukan terhadap rakyat oleh FIS rupa2nya berhasil. Hasilnya dalam waktu yang singkat, simpati rakyat pun tertuju pada FIS, hingga mengantarkannya kepada kemenangan pemilu. Umat Islam menyambut gembira kemenangan FIS ini. Rakyat Aljazair menginginkan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dengan Islam. Namun harapan tersebut tinggalah harapan, FIS harus menelan pahit saat militer mengambil alih dan memburu para aktivisnya untuk dijebloskan ke penjara.
Kemenagan FIS pada pemilu saat itu membawa dilemma tersendiri bagi presiden Aljazair kala itu, Benjedid. Di satu pihak ia harus menegakkan demokrasi yang berarti dia harus mengakui kemenangan FIS, membiarkan FIS berkuasa. Tapi di lain pihak ia mendapat tekanan dari militer dan Barat untuk membatalkan hasil pemilu dan menunda penyelenggaraan pemilu putaran kedua untuk menjegal FIS.
Oleh karena itulah, Benjedid pun akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Konstitusi pimpinan Abdulmalik Benhabyles. Selang sehari kemudian, pihhak militer (para perwira tinggi anggota Dewan Keamanan) mengkudeta kekuasaan dengan alasan Benhabyles tak mampu menjadi pejabat sementara presiden.

Untuk menimbulkan kesan bahwa kekuasaan tidak berada di tangan militer. Dewan Keamanan membentuk Dewan Tinggi Negara yang beranggotakan lima orang. Diketuai oleh Mohammad Boudiaf (tokoh sosialis) yang merangkap sebagai presiden.

Setelah mengusai pemerintahan, Dewan Keamanan langsung mengumumkan pembatalan hasil pemilu yang dimenangkan FIS secara mutlak. Sontak saja ini membuat aksi protes dan kerusuhan melanda Aljazair. Situasi kacau ini dimanfaatkan rezim berkuasa sebagai alasan kuat untuk memberangus FIS. Aktivis FIS ditangkapi, termasuk kedua pemimpinnya, Abbasi Madani dan Ali Belhadj. Partai ini juga dinyatakan sebagai partai terlarang sejak saat itu. Penggagalan pemilu di Aljazair, jelas didasari kekhawatiran munculnya kekuatan Islam di skup Negara.

Padahal, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan perjuangan FIS ini. Pertama, negeri ini telah menunjukkan secara gamblang akan kepalsuan system demokrasi, yang katanya memberikan kedaulatan kepada suara mayoritas. Sebesar apa pun kebebasan yang diberikan demokrasi tidak akan memberikan peluang bagi Islam yang kaffah untuk berkuasa. Bagaimana mungkin akan diberi peluang antara Islam dan demokrasi memang saling bertolak belakang. Kedua, jalan demokrasi terbukti berdasarkan fakta, tidak bisa digunakan oleh umat dalam perjuangannya. Sebab, bagaimanapun, pihak penguasa satus quo tidak akan pernah memberikan kemenangan kepada kelompok Islam, meskipun kemenangan itu diperoleh secara demokratis.

Demokrasi telah berulang kali gagal untuk menghasilkan setiap perubahan positif yang signifikan bagi umat islam. Demokrasi tak lebih dari sekedar alat politik yang digunakan untuk memanipulasi dan meredam tantangan yang fundamental atas status quo yang sekuler. Visi demokrasi adalah pemecahbelahan di mana umat tetap terperangkap dalam sekat2 golongan. Demokrasi mempertentangkan kaum muslim yang seringkali menyebabkan konflik. Akhirnya, demokrasi adalah sebuah kontradiksi langsung atas ide umat dari kesatuan islam.

Barat mengerti benar, dengan memasang jebakan demokrasi ini, energy umat islam akan terkuras. Mestinya umat ini, apalagi para pegiat dakwahnya, sudah kenyang menyaksikan pengalaman2 sejarah pendahulunya yang menyuguhkan fakta betapa secara empiris, perjuangan melalui system demokrasi atau system kufur lainnya, tidak pernah membuahkan hasil yang diinginkan. Yang ada justru ketertipuan demi ketertipuan. Tanpa disadari, stamina umat terus melemah demi sibuk meladeni ritme gerak yang diciptakan musuh. Lambat laun mereka akan semakin lupa dan mengabaikan sama sekali metode menyusuri alur perjuangan mereka sendiri yang khas. Bukankah hujan lebat itu pada mulanya sekedar rintik2 gerimis?

Tak hanya FIS yang mengalami seperti itu, tapi juga HAMAS di Palestin, REFAH di Turki pun demikian. Perlu diceritakan juga?

Pada awalnya HAMAS hanya menjadikan jihad sebagai satu2nya jalam pembebasan dari cengkraman zionis Israel. Komitmen dari perjuangan nyata HAMAS ini berhasil merebut simpati rakyat Palestina.
Setelah hampir 20 tahun menempuh jalur jihad, HAMAS ditimpa ujian dan cobaan. Perjuangan suci untuk membebaskan tanah palestina dengan jihad mulai dikotori dengan system pemilu demokrasi ala barat yang nampak indah dan memukau. HAMAS akhirnya terjebak ikut pemilu , yakni pada pemilihan parlemen pada tahun 2006. Tapi apa yang terjadi? HAMAS memang menang mutlak, tetapi yang terjadi justru konflik dengan Fatah yang sedari dulu memang menempuh jalan kompromi damai dengan Israel.
Hal serupa juga dialami oleh Refah di Turki. Namun, Refah lebih beruntung karena sempat menobatkna presidennya sebagai PM Turki selam kurang lebih 20 bulan. Namun, yah sebagaimana yang terjadi pada FIS dan HAMAS, gerakan Refah pun dijegal. Tidak kuat dengan berbagai tekanan yang dialamatkan kepadanya, Najmudin Arbakan, akhirnya terguling. Sebagaimana FIS, Refah dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang oleh militer.

Apa yang menimpa FIS saya pikir cukup memberikan pelajaran bagi mereka yang ngotot menempuh jalur demokrasi ini. Bahkan FIS buru2 dibubarkan sebelum sempat mencicipi kursi parlemen. Kegagalan ini berawal ini dari metode yang salah dalam menegakkan Islam. Sampai kapan pun Islam tidak akan pernah berhasil diperjuangkan lewat jalur ini, karena Islam dan demokrasi bertentangan dan berdiri sendiri2. Beberapa alasan yang hendaknya kita renungkan adalah:

a. Islam adalah agama Allah yang diturunkan bagi hamba-Nya. Islam mempunyai tujuan2 dan metode2 khusus dalam tarafnya sebagai dien rabbani. Sedangkan tujuan islam tidaklah dicapai kecuali melalui metode selain metode syar’I yang benar. Adapun jika tujuan syar’I tidak dicapai dengan metode yang syar’I,maka ini adalah sebuah kesesatan dan penyimpangan dari kebenaran.

b. Kemenangan bagi mukmin di dunia mempunyai syarat, yaitu tauhid dan menjauhi syirik dan semua yang berpotensi menimbulkannya.

c. Sebab kegagalan kaum muslimin memperjuangkan Islam lewat jalur parlemen adalah perseteruan abadi antara haq dan bathil sejak munculnya kehidupan di dunia ini. Orang kafir tidak akan pernah membiarkan berdirinya kekuasaan Islam.

Inilah realita yang terjadi di dalam system demokrasi yang tidak memungkinkan Islam untuk mengatur di dalamnya. Karena asas sekularitas (pemisahan urusan dien dan Negara) begitu kental dalam prinsip demokrasi. Toh kalaupun mereka berhasil menguasai parlemen lantas bertekad menerapkan hokum islam, timbul pertanyaan. Kemudian hukum islam yang bagimana yang akan mereka terapkan? Yang sesuai dengan kitab wa sunnah seperti pada zaman Rasulullah dulu, atau hukum islam yang bisa mengakomidir seluruh pemahaman yang ada pada partai2 yang bersatu? Karena harus diingat, di dalam konsep demokrasi, setiap orang berhak menuntut haknya.

Suatu ketika pernah Sayyid Qutb ditemui seorang utusan dari Sudan yang mengisahkan kemenangan kaum muslimin di sana ditandai dengan tumbangnya rezim militer. Dan mulainya babak baru penerapan syari’at islam yang mereka tempuh melalui jalur pemilu. Mendengar penuturan ikhwan Sudan ini, sayyid Qutb berkata: “bahwa penegakkan syariat islam di belahan bumi manapun sekali-kali tidak akan pernah tercapai melalui jalan ini (demokrasi), dan tidak akan tercapai melainkan melalui manhaj yang lambat, panjang, selalu bertujuan pembinaan koordinasi yang kuat dan bukan semata2 tujuan puncak khilafah. Dimulai dari penanaman aqidah yang benar dan tarbiyyah islamiyyah akhlaqiyah. Dan jalan ini yang terkesan lambat dan panjang ini adalah jalan terdekat dan tercepat di antara jalan2 yang lain.”